ENGLISH     BAHASA INDONESIA
 
 
 
 
 

Peluang Investasi

 

PROFIL DAERAH JAWA TIMUR

 

KOMODITI UNGGULAN DAERAH

 

KABUPATEN

 

LINK TERKAIT

 

KONTAK DI DAERAH

 
 
 
LINK TERKAIT

     

 
KONTAK

      Direktorat Pengembangan Potensi Daerah BKPM
      Jl. Gatot Subroto 44
      Jakarta Selatan
      DKI Jakarta
      Indonesia, 12190
      Tel: +62 21 5255284


 
 
IN COLLABORATION WITH PROVINCES OF INDONESIA :
 

Sat, 1 Nov 2014

Profil Daerah Jawa Timur
 

Logo Daerah Jawa Timur Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi Di Pulau Jawa yang terletak 111,0o - 114,4o Bujur Timur dan 7,12o - 8,48o Lintang Selatan yang berbatasan dengan :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jawa Tengah,
- Sebelah Timur dengan Pulau Bali,
- Sebelah Utara dengan Pulau Kalimantan / Provinsi Kalimantan Selatan,
- Sebelah Selatan dengan samudra indonesia.

Secara umum wilayah Jawa Timur ... Selengkapnya »



Peta Potensi
 

Klik bagian Legenda di bawah dan pilih komoditi yang akan ditampilkan.

Legenda


  


Feed News    Berita Terbaru
 

Membaca Indikator Ambruknya Produk Garmen Lokal 

Garmen lokal di Gresik yang sepi order. foto: widi

Produk garmen dan tekstil ambruk saat ini Ambruk. Pasar lokal kini tidak lagi dikuasai produsen lokal. Garmen yang dulu menjadi sentra produk lokal dari berbagai daerah, sekarang mayoritas made in China.

Indikator pasar sandang bakal ‘dijajah’ produk China itu sebenarnya sudah terbaca jauh-jauh hari. Saat itu produk lokal bersaing ketat dengan garmen impor dari China yang masuk secara ilegal di sentra-sentra pasar garmen. Lalu, produk sandang lokal mulai tersingkir.

Ambruknya produk garmen lokal adalah salah satu indikasi, perdagangan bebas ternyata mimikri penjajahan bentuk baru. Mematikan usaha kecil menengah, melahirkan budaya konsumtif, dan menempatkan negeri yang dulu mampu memenuhi kebutuhan sandangnya ini hanya sebagai pasar. Pasar produk asing.

Banjirnya produk asing memaksa kita berkesimpulan, bahwa perdagangan bebas tidak bermanfaat bagi rakyat dan negeri ini. Ada banyak faktor kenapa itu terjadi. Selain tidak terdidik dan dididiknya rakyat negeri ini, juga kebijakan pemerintah yang terkesan ‘tidak pro rakyat’. Bisa disebut begitu, karena tidak ada proteksi dari pemerintah terhadap melubernya barang impor, dan rakyat tidak disiapkan untuk bersaing di tingkat global.

Lihatlah bagaimana sulitnya produk Indonesia memasuki pasar China, Amerika atau Eropa. Alasannya ada saja. Melalui survey dan penelitian sebagai senjata untuk melakukan penolakan, dan alibi itulah yang dipakai sebagai pembenar atas embargo terhadap berbagai produk Indonesia selama ini.

Kendati penolakan itu kemudian berhasil dipatahkan di tingkat WTO, tetapi negeri ini tidak kunjung berkesadaran, bahwa itu adalah bagian dari perang dagang. Perang berebut pasar yang dilabeli ‘fair play’  untuk menguasai perekonomian berbagai negeri kecil dan berkembang. Penjajahan baru yang dikemas kesetaraan itu menjamur. Mereka bermain dengan aturan main yang dibuat untuk keuntungan sepihak.

Memang benar, kesetaraan adalah bagian dari roh negeri ini merdeka. Dalam pembuka UUD 45 tergaris, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, untuk itu penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Namun adakah kematian usaha rakyat di bidang garmen yang sesuai dengan aturan main internasional masuk peri-kemanusiaan dan peri-keadilan?

Rakyat telah bosan dan nyaris frustrasi dengan argumen para pemimpin negeri ini. Sebab ujung dari keresahan dan jerit tangis itu hanya berbuah rakyat yang disalahkan. Padahal ini bukan antar orang per orang, tetapi negara yang harus dihadapi oleh perorangan. Oleh rakyat negeri ini.

Tidaklah salah jika banyak yang bertanya-tanya, negara ini ada dimana ketika rakyat dinista oleh berbagai aturan asing, dikibuli perusahaan asing, ditipu produk asing, dan dijadikan komedi putar melalui kedelai impor, daging impor, bawang impor, garam impor, sandang impor dan berbagai barang elektronik impor?

Sekarang mendekati pergantian tahun. Di tahun 2015 nanti, menghadang tantangan baru yang bernama perdagangan bebas Asean.  Perenungan layak dilakukan untuk itu semua. Ketidak-berdayaan rakyat terhadap gempuran produk impor dan dipertanyakannya tanggung-jawab negara mengingatkan kita pada figur penentang yang melakukan pertentangan dengan damai.

Jika di India ada tokoh Mahatma Gandhi, di Indonesia terdapat sosok sama yang bernama Samin Soerosentiko. Sosok inilah yang mengajarkan sikap nrimo dan nriman. Perintah penjajah di-iya-kan tapi tidak dilaksanakan. Ditampar pipi kiri minta ditampar pula pipi yang kanan.

Pemberontakan diam itu ampuh melawan penjajah. Penguasa menganggapnya bodoh, untuk itu tidak diperdulikan lagi. Kemandirian dan kesetaraan akhirnya berhasil diwujutkan komunitas ini, dan jadilah ‘Manusia Samin’ itu sebagai manusia merdeka yang sebenar-benar merdeka. Sandang pangan diproduksi sendiri, mencukupi, tanpa perlu pusing-pusing memikir siapa pemimpin negara dan berada di negara mana dia berada.

Adakah itu yang harus dilakukan rakyat negeri ini sekarang, di saat negara gagal membendung arus deras masuknya produk impor? Mudah-mudahan Kabinet Kerja dari Presiden Jokowi mampu memberi terapi. Menunjukkan pada rakyat negeri ini, bahwa Negara Indonesia masih ada, dan berani pasang badan, berdiri di depan rakyatnya. (*)

Hortikultura Eksklusif dari Jatim Andalan MEA 2015 

ilustrasi. foto:ist

Jawa Timur memiliki varietas tanaman pangan hortikultura dengan kategori eksklusif. Saking eksklusifnya tanaman hortikultura ini bahkan tidak dimiliki negara lain di dunia.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertekad menjadikan produk-produk hortikultura tersebut sebagai andalan diberlakukannya pasar bebas ASEAN atau Masyakarat Ekonomi ASEAN 2015.

Saat ini, produk-produk tersebut, sudah siap dan mampu bersaing dengan produk dari luar negeri. Varietas tanaman hortikultura yang istimewa itu seperti salak, dan manggis. Demikian dikatakan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jatim, Hadi Prasetyo, di gebyar Good Agriculture Practice dan Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura Jatim di Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (29/10).

Hasil pertanian masyarakat Jatim telah memenuhi kualitas ekspor. Banyak komoditas pangan yang sebenarnya layak di perdagangan ke luar Jawa atau ekspor. Varietas tanaman hortikultura yang eksklusif harus dipertahankan dan diupayakan ke depan menjadi heritage Jawa Timur. Apalagi, dari sisi geoekonomi dan geososial, pada tahun 2030 hingga 2040 nanti, dunia akan mengalami subkrisis dan dunia sangat menggantungkan pangannya dari Indonesia .

Setelah mengandalkan produk-produk pertanian pada MEA, baru selanjutnya masuk pada strategi pengolahan dan pada akhirnya mencapai teknologi tinggi. Dengan tahapan-tahapan dan komoditas yang ada saat ini dan terus dikembangkan, Pemerintah Provinsi Jatim akan menguasai pasar dan warga Jatim tidak akan kekurangan pekerjaan.

Saat ini, Jatim sudah melayani kebutuhan untuk warga Indonesia Timur. Bahkan sudah 26 provinsi mengandalkan pasokan bahan pangan dari Jatim. Kondisi ini akan terus berkembang serta meluas, karena itu penduduk Jatim tidak akan kekurangan pekerjaan kalau mau menerjuni dan menekuni dunia hortikultura. (*/idi)

Hearing dengan Dewan, BPM Diminta Evaluasi Anggaran 

Ilustrasi penanaman modal asing di Jatim. foto:istimewa

Selain Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jawa Timur juga dicermati oleh DPRD Jatim terkait anggaran 2015.

Kali ini Komisi C DPR) Jawa Timur meminta kepada Badan Penanaman Modal (BPM) Jawa Timur untuk mengevaluasi anggarannya pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015 sebesar Rp66 miliar.

Suhandoyo, anggota Komisi C DPRD Jatim, mengatakan, selama ini kinerja BPM kurang baik. BPM juga terkesan membebani APBD Jatim. Buktinya, pada APBD 2014, dari dana yang dikucurkan sebesar Rp58 miliar ternyata hanya terserap 40 persen. Itupun tak banyak investasi asing tanam modal di Jatim. Bahkan sekitar Rp20 miliar digunakan untuk membangun gedung.

Suhandoyo juga menjelaskan, dalam hearing bersama Komisi C, BPM Jatim mengakui adanya permasalahan yang menghambat terealisasinya serapan anggaran. Diantaranya kurang patuhnya perusahaan PMA dan PMDN dalam laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dan belum terintegrasinya sistem pelaporan melalui SPIPISE.

Masih menurut dia, disaat memiliki kinerja buruk, BPM malah justru mengajukan penambahan anggaran dalam RAPBD 2015 sebesar Rp 66 miliar. Dengan kinerja demikian bagaimana memberikan penambahan. Tentu ini harus dievaluasi jika tidak rasional.

Ketua Komisi C DPRD Jatim, Thoriqul Haq, mengakui, jika pada tahun 2014 penyerapan anggaran BPM sangat rendah. Apalagi diketahui BPM Jatim kesulitan untuk mendatangkan investasi di bidang otomotif di Jatim. Padahal di satu sisi Jatim memberikan kemudahan dalam proses perijinan sekaligus lahan. Karenanya, BPM seharusnya meningkatkan kinerjanya, diantaranya menarik investasi asing untuk menanamkan investasinya ke Jatim. (kmf/idi)

Kapitalisasi Pasar Buah Capai Rp75 Triliun 

Pemerintah Perlu Terapkan Pembatasan Impor Produk Hortikultura

Apel China membanjiri pasaran. foto: dok kontan

Buah-buahan dari China kuasai pasar dalam negeri. Itu belum ditambah buah dari beberapa negara lain. Yang mengejutkan nilai impor buah itu sangat besar. Yaitu mencapai Rp17 triliun. Sebuah angka yang sangat besar.

Melansir Agrofarm, Direktur Pusat Kajian Hortikultura Tropika Institut Pertanian Bogor Sobir Ph.D mengatakan, masyarakat Indonesia sekarang makin kaya. Itu terlihat dari peralihan beras sebagai pangan pokok ke pangan lain. Peningkatan pendapatan per kapita itu akan menurunkan tingkat konsumsi beras, dan meningkatkan konsumsi sayur, buah, daging, dan sus

“Sementara pasokan buah dan sayur tidak cukup, maka kita impor. Tercatat pada tahun 2011 nilainya mencapai Rp 17,06 triliun. Impor meningkat tajam karena ada peningkatan populasi jumlah penduduk sebesar 2%,” katanya.

Menurutnya, pendapatan naik imbasnya orang makan buah dan sayur makin tinggi. Pola preferensi berubah. Bawang putih dahulu hanya untuk masakan daging, sekarang semua masakan menggunakan bawang putih.

Tidak terpikirkannya untuk mengganti 1 kg beras ini yang menyebabkan lonjakan impor hortikultura. Diversifikasi pangan tidak terjadi karena pengalihan kembali ke pangan pokok. Nilai kapitalisasi pasar buah sebesar Rp 75 triliun dan ini bisnis menggiurkan. “Persoalannya Indonesia menjadi importir terbesar buah dari China,” tukasnya.

Sobir mengungkapkan, pemerintah tengah menerapkan pembatasan impor produk hortikultura. Namun kebijakan ini belum didukung  dengan kesiapan domestik untuk mensubstitusi pasar dengan produk yang setara kualitas impor.

Tantangan pembatasan impor hortikultura dihadapkan pada pasar ekspor di dunia yang berusaha melindungi pasar domestiknya. Baik secara ekonomi maupun teknis melalui aturan non-ekonomi yang dikenai  hambatan teknis perdagangan (Technical Barrier to Trade/TBT). “China telah melarang impor manggis dan salak dengan alasan kontaminasi cadmium,” ujar Sobir.

Sobir menambahkan, regulasi ini penting untuk menjaga keberlangsungan petani. Akan tetapi harus ada kecukupan suplai pada tingkat konsumen. Boleh impor ketika tidak ada suplai di dalam negeri. “Jangan produk impor membanjiri pasar saat petani panen,” tandasnya.

Menurutnya, pasar domestik memang besar, tetapi jangan diartikan tidak perlu ekspor. Tujuannya agar para produsen buah lokal memiliki standar produksi ekspor dan mampu menahan gempuran produk impor. Apalagi sebentar lagi tahun 2015, hambatan akan berdasarkan standarisasi teknis melalui ASEAN Good agricultural practices (GAP).

“Indonesia produsen buah tropika terbesar, tetapi dari segi kualitas daya saingnya masih rendah,” ujar Sobir.

Sobir menjelaskan, agar mampu memenangi pasar, produk hortikultura domestik harus juga bersaing dari segi harga, distribusi, hingga kualitas. Selain itu petani perlu dibekali penanganan pasca panen yang nantinya mampu mendongkrak harga jual di tingkat pedagang. “Selama ini hanya pedagang yang menguasai teknik ini, makanya harga jual di tingkat mereka tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, distribusi yang pendek dapat mendongkrak harga di tingkat petani. Selama ini harga di tingkat konsumen dinaikkan 20 hingga 30 persen dari harga jual petani. Jika pola distribusi diperpendek, petani bisa menyalurkan produk pertanian langsung ke ritel yang besar dibandingkan melalui berlapis-lapis pengumpul sebelum sampai ke konsumen. Jadi konsumen tak perlu menjerit dengan harga yang mahal.

Sobir mengatakan, pemerintah perlu membuat kawasan produksi khusus hortikultura di banyak wilayah Indonesia. Selama ini produksi lokal kurang mampu memenuhi kebutuhan nasional karena kurangnya lahan tanam hortikultura. Untuk komoditas buah saja, lahan tanam Indonesia hanya 850 ribu hektar.

Dia menambahkan, PTPN bisa didorong mengembangkan hortikultura seluas 100.000 hektar untuk menanam pohon manggis, jeruk, durian, pisang, pepaya dan alpukat. Tidak perlu mengembangkan hortikultura yang memang tidak cocok ditanam di Indonesia seperti apel dan bawang putih.

“Dibandingkan dengan India yang memiliki luas 5 juta hektar dan Cina 11 juta hektar, lahan kita tergolong rendah sekali. Apalagi jumlah penduduk kita mencapai 245 juta orang, jelas ini kurang,” kata Sobir.

Sobir meminta pemerintah bergerak cepat memetakan kawasan produksi di sejumlah wilayah. Petani juga sebaiknya diarahkan untuk menanam secara serentak untuk satu komoditas tertentu agar melakukan panen bersamaan. Sebab, katanya, kebanyakan truk pengangkut tidak mau mengangkut barang jika tidak dalam jumlah besar. (*)

Perijinan Usaha Mikro dan Kecil Cukup Selembar 

Usaha mikro penggergajian kayu yang diproses untuk mebel di Bojonegoro. foto:widi

Kepala BKPM Mahendra Siregar menegaskan, ke depan perijinan investasi cukup diselesaikan di tingkat provinsi.

Menurut Mahendra, melalui perijinan investasi yang komperhensip maka Indonesia akan lebih dapat bersaing di kancah internasional. Hal ini seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 97-98 Tahun 2014 tentang Ijin UMK dan Ijin Investasi di Daerah.

Senada dengan itu, Menko Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, ke depan untuk Usaha Mikro dan Kecil perijinannya harus dipermudah. Malahan kalau perlu cukup selembar saja.

Dipermudahnya perijinan tersebut agar UMK dapat memiliki akses perbankan. Dengan kepastian dan legal formal usaha, maka UMK akan ada kepastian usaha sehingga kesejahteraan masyarakat bisa merata. (*/idi)


 

Petani Gresik Terpaksa Babat Jagung Kering

imageBerita Metrotvnews.com, Gresik: Petani di Desa Pantenan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jatim, terpaksa membabat tanaman jagung yang hampir mati karena kekeringan, Jumat (27/9) siang. Selengkapnya »



 
 

PERIHAL | DAFTAR TANYA JAWAB | BUKU TAMU | KONTAK KAMI
© 2013 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved