ENGLISH     BAHASA INDONESIA
 
 
 
 
 

Peluang Investasi

 

PROFIL DAERAH BANTEN

 

KOMODITI UNGGULAN DAERAH

 

KABUPATEN

 

LINK TERKAIT

 

KONTAK DI DAERAH

 
 
 
LINK TERKAIT

     

 
KONTAK

      Direktorat Pengembangan Potensi Daerah BKPM
      Jl. Gatot Subroto 44
      Jakarta Selatan
      DKI Jakarta
      Indonesia, 12190
      Tel: +62 21 5255284


 
 
IN COLLABORATION WITH PROVINCES OF INDONESIA :
 

Sun, 1 Mar 2015

Profil Daerah Banten
 

Logo Daerah Banten Provinsi Banten secara astronomis terletak pada 105o 1'11" 106o 7'12 Bujur Timur dan 5o 7'50" 7o 1'1" Lintang Selatan, dengan batas wilayahnya

- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda,
- Sebelah Timur dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat,
- Sebelah Utara dengan Laut Jawa dan
- Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia.

Wilayah Provinsi Banten terbagi menjadi wilayah daratan dan wi... Selengkapnya »



Peta Potensi
 

Klik bagian Legenda di bawah dan pilih komoditi yang akan ditampilkan.

Legenda


  


Feed News    Berita Terbaru
 

Stok Beras Di Kota Tangerang Menurun 

Stok beras di Kota Tangerang, Banten, mengalami penurunan pascaterjadinya kenaikan harga.


Asisten Daerah 1 Bidang Pemerintahan Kota Tangerang, Syaeful Rohman di Tangerang, Kamis, mengatakan, penurunan terjadi akibat proses distribusi dari produsen terhambat banjir.

"Stok beras terjadi penurunan tetapi dipastikan tidak mengalami kelangkaan. Karena, kenaikan harga beras merupakan mekanisme pasar," ujarnya.

SEKDA BANTEN : PELAYANAN BPJS HARUS BISA LEBIH MAKSIMAL 

SERANG, (NEWSmedia) - Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Banten yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, H.Kurdi Matin, meminta kepada seluruh jajaran dan lembaga yang terkait dengan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), segera menyelesaikan masalah di lapangan. Agar pelayanan kesehatan melalui BPJS bisa maksimal.

“Selama ini kan pelayanan kepada PNS tidak ada masalah. Yang harus benar-benar ke depannya diperbaiki adalah pelayanan kepada masyarakat. Ini sistemnya iuran. Makanya saya tadi menekankan proses pendataan itu sangat penting dilakukan. Supaya program manfaat BPJS ini tepat sasaran. Kita tidak boleh menyubsidi orang yang memang tidak layak disubsidi,” kata Sekda usai acara Sarasehan dan Sosialisasi Pelayanan BPJS Kesehatan Kepada Anggota Korpri Banten, di Pendopo KP3B, Kota Serang, Kamis (26/02/2015).

Pemerintah, lanjutnya, terus berupaya agar program BPJS bisa berjalan baik dan kualitas pelayanan program pro-rakyat itu pun akan terus ditingkatkan. 

“Hendaknya dihilangkan stigma mengenai kepesertaan BPJS ada tindakan diskriminatif mulai dari tingkat puskesmas hingga tingkat rujukan. Selanjutnya menyingkronkan BPJS ketenagakerjaan dengan BPJS kesehatan yang sekarang masih berbeda penafsiran. Kami juga berharap pelayanan BPJS bisa lebih ditingkatkan lagi. Jangan ada masyarakat yang tidak menikmati program ini,” papar Kurdi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, paling lambat pada 1 Januari 2019 seluruh penduduk Indonesia sudah harus masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kondisi ini tentu merupakan tanggung jawab bersama untuk menyukseskannya, termasuk seluruh anggota KORPRI. 

"Karena selain merupakan program pemerintah, hal tersebut juga merupakan kebutuhan dasar dari kita semua," ujarnya.

Sementara, Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional XIII Mira Anggraeni mengatakan, sosialisasi dan sarasehan ini sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik. "Sosialisasi jaminan kesehatan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial (JKN) ini perlu dilakukan karena PNS adalah bagian dari peserta kami dan merupakan agenda dari Korpri pusat," kata Mira. 

Lanjut Mira, PNS sebelumnya adalah peserta Askes yang kini beralih ke BPJS Kesehatan. Dengan peralihan itu, ada beberapa penyesuaian, mulai dari prosedur pelayanan sampai pola tarif yang berbeda. "Misalnya saja di rumah sakit harus mengantre lebih lama karena jumlah rumah sakit belum bertambah. Selain itu, dulu pola tarif disesuaikan dengan pelayanan yang diberikan. Sekarang tergantung jenis penyakit dan tingkat keparahannya," kata dia lagi.

Saat ini, jumlah anggota keluarga yang ditanggung juga bertambah. Dari sebelumnya empat orang menjadi lima orang. Artinya dulu hanya dua anak yang ditanggung, sementara saat ini tiga anak. "Masa kritis JKN akan sampai 2019 mendatang. Untuk itu keberhasilan JKN tidak hanya di tangan BPJS kesehatan, tetapi juga kementerian lainnya, seperti Kemenkes dan Kemenakertrans," ucap Mira. 

Berdasarkan data BPJS Banten, dari jumlah penduduk sekitar 11 juta orang, jumlah peserta BPJS mencapai 4,8 juta orang. "Seluruh masyarakat harus menjadi peserta JKN pada tahun 2019 nanti. Sekarang baru 40 persen saja," ujarnya.

 

Sumber : newsmedia.co.id

Pemprov Banten Minta Pelayanan BPJS Maksimal 

Pemerintah Provinsi Banten meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat serta menyelesaikan berbagai masalah dan kendala di lapangan.



Sekretaris Daerah (Sekda) Banten yang juga Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Banten Kurdi Matin di Serang, Kamis, mengatakan seluruh jajaran dan lembaga yang terkait dengan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) segera menyelesaikan masalah-masalah di lapangan.

Dengan demikian, pelayanan kesehatan yang diberikan negara melalui program BPJS nantinya bisa diberikan maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat yang selama ini membutuhkan.

"Selama ini kan pelayanan kepada PNS tidak ada masalah, yang harus bener-benar kedepan diperbaiki adalah pelayanan kepada masyarakat, ini sistemnya kan iuran. Saya menekankan agar proses pendataan itu sangat penting dilakukan, agar manfaat program BPJS ini tepat sasaran, kita tidak boleh mensubsidi orang yang memang tidak layak disubsidi," kata Kurdi Matin saat Sarasehan dan Sosialisasi Pelayanan BPJS Kesehatan bagi anggota Korpri Provinsi Banten, di Serang.

Kurdi mengatakan, Pemerintah terus berupaya agar program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bisa berjalan baik. Karenanya, kualitas pelayanan program pro-rakyat itu pun terus ditingkatkan.

"Hendaknya dihilangkan stigma kepesertaan BPJS ada tindakan diskriminatif mulai dari tingkat puskesmas hingga tingkat rujukan. Selanjutnya mensingkronkan BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan yang sekarang masih berbeda penafsiran," kata Kurdi.

Ia berharap pelayanan BPJS bisa lebih ditingkatkan lagi. Sehingga jangan ada masyarakat yang tidak menikmati program tersebut.

Kurdi mengatakan pemerintah mengalokasikan dana besar untuk program BPJS kesehatan agar seluruh masyarakat dapat secara maksimal menikmati layanan kesehatan. Oleh karena itu, jangan ada warga yang tidak dapat menikmati anggaran tersebut.

"Selain program BPJS, Pemprov Banten juga punya skema di bidang sosial. Kita sudah menganggarkan sekitar Rp129 miliar dalam program Jamsosratu dan Hibah," kata Kurdi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, kata Kurdi, paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019 seluruh penduduk sudah harus masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan.

"Ini merupakan tanggung jawab bersama untuk menyukseskannya, termasuk seluruh anggota Korpri. Karena selain merupakan program pemerintah, ini juga merupakan kebutuhan dasar kita semua," kata Kurdi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, langkah awal yang harus dilakukan adalah meningkatkan pemahaman kepada seluruh masyarakat termasuk kepada seluruh anggota Korpri tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan yang meliputi tentang kepesertaan, manfaat, prosedur pemanfaatan pelayanan dan aspek-aspek lain yang menyangkut pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional XIII Mira Anggraeni mengatakan, sosialisasi dan sarasehan tersebut sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan terus menyosialisasikan sistem Jaminan Kesejahteraan Sosial (JKN).

"Sosialisasi ini perlu dilakukan karena PNS menjadi bagian dari peserta kami dan merupakan agenda pusat," kata Mira.

Ia mengatakan, PNS sebelumnya adalah peserta Askes yang kini beralih ke BPJS Kesehatan. Dengan peralihan itu, ada beberapa penyesuaian, mulai dari prosedur pelayanan sampai pola tarif yang berbeda.

Menurut dia, saat ini jumlah anggota keluarga yang ditanggung bertambah dari empat orang menjadi lima orang. Artinya sebelumnya hanya

Dinas Kebersihan Kota Tangerang Kelebihan Permintaan Kompos 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang, Banten, kelebihan permintaan kompos dari warga karena kapasitas produksi hanya 30 ton sementara permintaan mencapai 40 ton per bulan.



Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Tangerang, Ivan Yulianto di Tangerang, Kamis, mengatakan dalam sebulan permintaan kompos dari warga atau instansi pemerintah lain di daerah itu bisa mencapai 40 ton.

Padahal untuk satu bulannya, DKP Kota Tangerang hanya bisa memproduksi sebanyak 30 ton kompos dari pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing.

Kompos yang telah dijadi dan dikemas dalam karung berukuran masing-masing 20 kilogram, banyak diminta warga untuk kebutuhan taman.

DKP Kota Tangerang tidak menetapkan harga atau menjual kompos tersebut tetapi hanya memberikannya secara gratis.

Karena itu untuk mengatasi tingginya permintaan warga terhadap kompos maka DKP Kota Tangerang mengefektifkan peran RT/RW untuk mengolah sampah menjadi kompos.

Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi permintaan kompos di TPA Rawa Kucing karena warga bisa membuat kompos sendiri dari sampah yang dibuang.

Sementara itu, untuk pembuatan kompos di TPA Rawa Kucing akan terus ditingkatkan. Dalam sehari, biasanya dihasilkan sebanyak satu ton kompos.

Produksi kompos akan maksimal jika didukung dengan cuaca yang bagus karena memerlukan sinar matahari. Tetapi, bila hujan maka pembuatan kompos akan terkendala.

Inovasi lainnya yakni dengan melakukan pembuatan kompos menggunakan ampas kopi, dedak makanan bebek dan lainnya.

"Banyak inovasi yang terus dihasilkan dalam menghasilkan kompos. Kami gunakan alat teknologi tepat guna hingga fermentasi mengg

Kapolda Banten Prihatin Tingginya Kecelakaan Lalu Lintas 

Kapolda Banten Brigjen Boy Rafli Amar mengaku prihatin karena kecelakaan lalu lintas di daerahnya masih cukup tinggi dan sebagian besar yang meninggal dunia adalah berusia remaja.


"Kasus kecelakaan lalu lintas di Banten hingga mencapai 500 orang dilaporkan meninggal dunia. Jumlah ini tentu cukup memprihatinkan," katanya saat apel besar "Polisi Sahabat Menuju Indonesia Tertib, Bersatu, Keselamatan Nomor 1" di Rangkasbitung, Rabu.

Ia mengatakan, sebagian besar kasus kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia itu dari kalangan remaja, termasuk di antaranya pelajar.

 

KS Cemas Investor Kabur

imageBerita CILEGON – Kekhawatiran PT Krakatau Steel (KS) akan ketidak­percayaan investor untuk tetap menanamkan sahamnya di lantai bursa sepertinya menjadi perhatian se­rius pihak manajemen. Ini lan­taran pasca-direksi ... Selengkapnya »



 
 

PERIHAL | DAFTAR TANYA JAWAB | BUKU TAMU | KONTAK KAMI
© 2013 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved