ENGLISH     BAHASA INDONESIA
 
 
 
 
 

Peluang Investasi

 

PROFIL DAERAH BANTEN

 

KOMODITI UNGGULAN DAERAH

 

KABUPATEN

 

LINK TERKAIT

 

KONTAK DI DAERAH

 
 
 
LINK TERKAIT

     

 
KONTAK

      Direktorat Pengembangan Potensi Daerah BKPM
      Jl. Gatot Subroto 44
      Jakarta Selatan
      DKI Jakarta
      Indonesia, 12190
      Tel: +62 21 5255284


 
 
IN COLLABORATION WITH PROVINCES OF INDONESIA :
 

Thu, 28 May 2015

Profil Daerah Banten
 

Logo Daerah Banten Provinsi Banten secara astronomis terletak pada 105o 1'11" 106o 7'12 Bujur Timur dan 5o 7'50" 7o 1'1" Lintang Selatan, dengan batas wilayahnya

- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda,
- Sebelah Timur dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat,
- Sebelah Utara dengan Laut Jawa dan
- Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia.

Wilayah Provinsi Banten terbagi menjadi wilayah daratan dan wi... Selengkapnya »



Peta Potensi
 

Klik bagian Legenda di bawah dan pilih komoditi yang akan ditampilkan.

Legenda


  


Feed News    Berita Terbaru
 

Sekda membuka Pembinaan Potensi dan sumber kesejahtraan sosial,TKSK,Pendamping PKH dan Jamsosratu di Pendopo 

SERANG, Apresiasi Dalam Pengabdian padaMasyarakat nbsp;Tiga Pekerja Sosial Raih UmrohGratis dari PemprovSERANG - PemerintahProvinsi Banten mengapresiasi kerja keras tenaga pekerjasosial dalam membantu program pemerintah dalam penangananpenyandang masalah kesejahteraan sosial. Apresiasi tersebutdalam bentuk umroh gratis bagi tiga orang pendamping TenagaKesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping ProgramKeluarga Harapan (PKH) dan pendamping Jaminan Sosial RakyatBanten Bersatu (Jamsosratu).“Apresiasi iniuntuk tenaga pendamping yang berprestasi, mudah-mudahan iniakan memacu kinerja mereka dalam mengabdikan diri kepadamasyarakat ” terang Sekda pada acara pembinaan tenagapendamping TKSK, PKH dan Jamsosratu, di Pendopo KP3B, Curug,Kota Serang, Kamis (02/04).

Menurut sekda,para pendamping TKSK, PKH dan Jamsosratu merupakan relawansosial sekaligus membantu pemerintah dalam penyelenggaraankesejahteraan sosial di wilayahnya masing-masing. Selain itusekda berharap agar tenaga pendamping ini mampu melaksanakantugas dan fungsinya dengan baik dengan selalu berkoordinasi
dengan aparat setempat dan potensi-potensi kesejahteraansosial lainnya.Pemprov Bantenjuga telah memberikan insentif bagi relawan sosialtersebut Diantaranya alokasi anggaran untuk seluruhtenaga TKSK 1 juta rupiah setiap bulannya, dan biayaoperasional 1 juta rupiah setiap tahun. Untuk tenagapendamping Jamsosratu, mereka masing-masing menerima 1,5juta rupiah setiap bulannya dan biaya operasional juga 12juta rupiah setiap tahunnya. Begitu juga untuk pendampingPKH mendapat biaya operasional dari pemerintah pusat sebesar1 5 juta rupiah perbulan dan dari pemprov banten 2 jutarupiah setiap tahunnya.“Saya yakin halini belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan peranmereka dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dibanten ” Jelasnya.Kedepan, lanjutsekda Dinas Sosial Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota untukmelakukan inovasi-inovasi baru dalam penanganan penyandangkesejahteraan sosial. Diantaranya dengan memberikan jaminankesehatan kepada para tenaga pendamping TKSK, PKH danJamsosratu dalam melaksanakamn tugasnya. Melaksanakan forumdiskusi bagi pararelawan sosial untuk memberi masukan dandukungan terhadap pelaksanaan pembangunan kesejahteraan
sosial selain itu memberikan perhatian sarana atau ruangkerja di kecamatan dan pemda untuk menunjang tugasnya.“Saya jugaberharap agar dinsos dapat melaksanakan pembinaan dankoordinasi dengan pendamping agar pembinaan yang dilakukandapat optimal,” ucap sekda.Kepala DinasSosial Provinsi Banten Nandy Mulyamenjelaskan, selain bantuanadari pemprov banten, ia juga meminta kepada kabupaten/kotauntuk memperhatikan kesejahteraan para pendamping tenagakesejahteraan sosial di masing-masingdaerahnya menurutnya keberadaan mereka diBanten butuh perhatian dari pemerintah daerahsetempat “Pasalnya, peranan merekatersebut sangat membatu pemerintah terutama di levelkecamatan untuk melaksanakan pendampingan dalam penangananpenyandang permasalahan sosial (PMKS) di tingkatbawah Tahun ini Pemerintah ProvinsiBanten juga akan memberikan apresiasi atas jasa mereka,”sebutnya 'Tenaga pendamping inisebagai ujung tombak petugas lapangan yang dekat dengancamat mereka murni relawan yang ada di daerahnya. Merekajuga tenaga sosial yang mengawal penyaluran bantuan- bantuansosial di lapangan,' lanjut nandy.Lebih lanjut,Nandy menjelaskan, salah satu prioritas dalam agendapembangunan Provinsi Banten adalah penanggulangankemiskinan penganguran dan peningkatan kesejahteraansosial Menurutnya, salah satu peran dinsos dalampembangunan kesejahteraan sosial yang tidak mungkindilaksanakan oleh pemerintah, diperlukan keterlibatanseluruh elemen masyarakat baik dukungan dari pilar
partisipasi masyarakat maupun dunia usaha yang perlu terusdi dorong dan di dukung agar keberadaan dan fungsinya dalamberpartisipasi di bidang pembangunan kesejahteraan sosialsemakin tumbuh dan berkembang.“Saat ini kitatelah memiliki potensi dan sumber kesejahteraan sosial yangcukup potensial yaitu PKH, TKSK dan pendamping Jamsosratu,mereka memiliki peranan yang sangat penting dalampeningkatan pembangunan kesejahteraan sosial” ujarnya.

SEKDA BANTEN MEMBUKA RAKOR PERSIAPAN PEMILUKADA SERENTAK PROVINSI BANTEN 

SERANG -&ldquo Pertemuanyang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten inibertujuan untukmengantisipasi dan mengukur sejauh mana kesiapan kita dalamproses nbsp;penyelenggaraan pemilukada (serentak) yang akan datang”
demikian tujuan yangdisampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Banten H. Kurdi Matindalam membukaacara Rapat Koordinasi Pembahasan Persiapan PemilukadaSerentak Tahun 2015 diProvinsi Banten yang berlangsung di Hotel Jayakarta Anyer,Serang Rabu(01/04).

Pada kesempatantersebut Sekda Banten meminta kepada para peserta rapatuntuk dapat berdiskusilebih mendalam, lebih detail terkait dengan kemungkinan hal&ndash hal yang harusdisiapkan yang berdampak pada kesiapan dan persiapan prosespenyelenggaraan nbsp;pemilukada.


Sekda jugamenjelaskan bahwa tahun 2015 ini di Provinsi Banten akanmenyelenggarakan nbsp;pemilukada serentak yaitu Kota Cilegon, Kabupaten Serang,Kabupaten Pandeglang,dan Kota Tangerang Selatan. Setelah pemilukada yang
diselenggarakan olehKab Kota di Provinsi Banten makaberlanjut nbsp;dengan nbsp;Pemilukada nbsp;Provinsi nbsp;Banten nbsp;yang diperkirakan nbsp;akan nbsp;berlangsung pada bulan Maret Tahun2017.

&ldquo Terkait denganmasalah finansial, Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov.Banten mensinergikankegiatannya dengan persiapan musrenbang 2016 yang membukaruang untuk salingmembuka bagaimana kesiapan pemerintahan daerah masing -masing terkait denganpersoalan anggaran” ungkap Sekda.

Sekda jugameminta komunikasi harus terus dibangun baik secara vertikalmaupun horisontalantar masing – masing sektor terkait pemilukada yangbertujuan untuk menemukaninventarisasi pemetaan masalah yang kemungkinan harusditangani pada saatpelaksanaan pemilukada.

Pada kesempatantersebut Sekda juga menyampaikan persoalan pemilukada yangterdiri dari beberapa hal pokok,
diantaranya yaitu Persoalan pendataanpemilih dan Netralitasaparatur pemerintah.

Diakhir nbsp;sambutannya Sekda menyampaikan harapannya agar pemilukadakali inimenghasilkan pemimpin -pemimpin yang memiliki integritas,amanah dan bisamembawa masyarakat ke arah perbaikan kesejahteraanmasyarakat Banten.

Sementara itu,Ketua Panitia Penyelenggara dalam laporannya menyampaikantujuan dari pelaksanaankegiatan ini yaitu diantaranya sebagai dukungan danpengendalian terhadappenyelenggaraan pemilukada serentak di Provinsi Banten,Dengan melakukan sinkronisasikesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilukadaserentak,
menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan –permasalahan yang berkaitandengan pelaksanaanpemilukada serentak, dan merumuskan saran&ndash saran untukmengantisipasi permasalahan yang akan timbul padapelaksanaan pemilukadaserentak.

Acara inidihadiri nbsp;oleh Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten,Narasumber dari DPRDProvinsi Banten yaitu Wakil Ketua DPRD Provinsi BantenNuraeni para pesertarapat yang berjumlah 80 (delapan puluh) orang yang terdiri
dari Ketua KPU,Sekretaris KPU, dan Panwas Kab/Kota, Kepala BagianPemerintahan Kab/Kota,Kesbangpol Kab/Kota, Sekretariat DPRD Kab/Kota se –Provinsi Banten.

Sekda Banten Serahkan 143 SK CPNS Jalur Umum 

KOTA SERANG - Sebanyak 143 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Rabu (01/04/2015) menerima Surat Keputusan (SK) sebagai CPNS Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. SK CPNS hasil penerimaan Tahun 2014 melalui jalur umum tersebut, secara simbolis diserahkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Drs. H. Kurdi Matin, MM di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Serang, Rabu (01/4/2015).

Dalam arahannya Sekda mengucapkan selamat datang kepada 143 CPNS yang telah menerima SK CPNS, yang berarti mulai saat itu pula CPNS tersebut secara resmi bergabung untuk mengabdi kepada masyarakat di Provinsi Banten.

Untuk itu, Sekda mengingatkan kepada para CPNS yang telah bergabung ini, hendaknya senantiasa bersyukur karena untuk menjadi CPNS itu tidaklah mudah, harus melewati tahapan-tahapan yang cukup panjang dan juga harus menyisihkan ribuan pelamar lain yang juga berkeinginan mengabdi pada Pemprov Banten.

“Itu artinya saudara (CPNS-red) adalah yang terbaik dan berkesempatan bergabung menjadi CPNS Banten. Maka manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, laksanakan tugas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, kedepankan pengabdian kepada masyarakat,” jelas Sekda.

Lebih lanjut Sekda mengatakan, bahwa keputusan untuk menjadi seorang CPNS berarti keputusan untuk mengabdi kepada masyarakat, dimana selain sebagai abdi negara, PNS juga sebagai abdi masyarakat. Sehingga PNS/CPNS harus melayani dan mengabdikan diri kepada masyarakat

"Kami Pemprov berharap anda menjadi pionir yang membedakan kinerja di antara empat ribuan PNS di Pemprov saat ini. Anda harus menjadikan birokrasi kedepan yang lebih baik di mata masyarakat,” pesannya.

“Kami tidak mengintervensi dari daftar seleksi dan pengumuman, anda menjadi CPNS karena nasib, takdir dan kemampuan anda, saya harapkan anda bekerja sebagai PNS sesunguhnya, karena PNS ada Undang-undangnya, ada aturan, jadi jangan sampai melanggar,” ucap Sekda.

Sekda juga kembali mengingatkan, bagi CPNS yang berasal dari luar Banten untuk tetap mengabdi di Banten sampai waktu yang ditentukan.

“143 orang ini tidak semuanya orang yang bener-benar lahir di Banten, saya tegaskan terhadap anda yang berasal dari luar Banten jangan sekali-sekali ingin pindah ke daerahnya, atau anda mengajukan pindak ke SKPD lain, anda harus mengabdi di Banten. Jangan coba-coba pindah jika tidak mau menerima konsekuensinya,” tegasnya.

“Saya harap anda akan menjadi bagian perubahan birokrasi yang lebih baik, dan harus mewarnai dalam lingkaran kerja yg anda lakukan kedepan. Banyak pelajaran yg akan diperoleh ketika anda jadi CPNS, dan itu akan menyennagkan jiga niat anda begitu besar. Perilaku anda juga harus harus mulai dirubah, jaga etika, jangan sampe ada berita-berita buruk tentang PNS bermasalah di media-media,” tambahnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Banten Cepi Syafrul Alam menyebutkan, Sebanyak 143 CPNS yang menerima SK Gubernur Nomer 813/KEP.121-BKD/2015 yang berasal dari jalur umum melalui tes CAT yang dilakukan beberapa bulan lalu.

“Dari 143 orang tersebut, untuk tenaga kesehatan 48 orang, tenaga pendidikan 21 orang, dan tenaga teknis 74 orang, mereka selanjutnya akan diberikan pembekalan selama satu tahun kedepan sebelum mengikuti prajabatan,” sebutnya.

Menurut Kepala BKD, setelah mereka mendapatkan SK, itu artinya mereka juga mulai mendapatkan tunjangan dari Pemprov, “Mereka akan mendapatkan haknya, seperti gaji, tunjangan kesehatan dan lainnya, jadi mereka harus mulai fokus memikirkan pekerjaan,” katanya.

Pemkab Lebak Anggarkan Rehab Rumah Tidak Layak Huni 

PANDEGLANG - Pemerintah Daerah dan Provinsi Banten telah menganggarkan anggaran untuk rehabilitasi rumah layak tidak huni menjadi layak huni, namun masih banyaknya warga yang menempati rumah tidak layak huni salah satunya di daerah Labuan Kabupaten Pandeglang di mana ada ribuan nelayan pesisir tak menempati rumah tidak layak huni, (31/3/2015).

Kabupaten Pandeglang termasuk daerah yang banyak di huni oleh warga yang berkemampuan di bawah rata-rata terlebih bagi daerah pesisir yang berada di selatan yaitu di desa teluk kecamatan labuan Kabupaten Pandeglang, sebagian besar warga yang menempati rumah tidak layak huni sementara bantuan untuk warga belum setengahnhya.

”Adanya bantuan dari pemerintah kitan sangat terbantu apa lagi bagi masyarakat yang tidak mampu, namun masih banyak warga yang harus diberikan rehabilitasi mengingat di desa teluk ada 2.764 kepala keluarga sementara pemerintah akan memberikan dua puluh kepala keluarga, sedangkan kuota yang di siapkan lebih dari 500 kk untuk mendapatkan rumah layak huni” kata Sekdes Teluk Kecamatan Labuan Untung Nuridin, usai rapat persiapan bedah rumah di kantor dinas kelautan dan perikanan provinsi banten, kepada NEWSmedia kemarin sore (30/3).

hal senada juga di ungkapkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Banten Wawan Gunawan, bahwa masih banyak di pandeglang yang harus di bantu namun terkait data pun harus valid sehingga penerima bantuan RTLH tepat sasaran,”kita akui memang masih banyak disini juga kita memerlukan data yang akurat agar penerima RLTH tepat sasaran,” kata Wawan Gunawan.

Pansel Sekda Segera Disahkan 

KOTA TANGERANGSELATAN - Lima nama dipastikan akan melenggang sebagai anggota Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel.

Selanjutnya, para anggota Pansel melaksanakan tugasnya untuk menyusun rencana kegiatan penyeleksian di bulan berikutnya.

“Sudah disiapkan kelima namanya. Kalau tidak ada perubahan yang akan menjadi anggota itu, saya (Sekda,red), Asda I Ismunandar, Kepala BKD Provinsi Banten Cepi Safrul, Rektor Institut Teknologi Indonesia (ITI) Isnuwardianto, dan seorang lagi berasal dari Forum CSR,” tutur Sekda Tangsel Dudung E Diredja, saat ditemui disela acara Musrembang tingkat Kota, di Puspitek Kecamatan Setu, Senin (30/3/2015).

Menurutnya, hingga kini surat untuk pengajuan nama-nama anggota Pansel tersebut sudah diberikan kepada orang-orang yang bersangkutan untuk mengisi bangku anggota. Dudung pun memastikan, surat untuk Kepala BKD pun juga sudah diberikan dan sudah disetujui oleh yang bersangkutan.

“Pak Cepi sudah menerima, dan beliau mau menjadi anggota Pansel. Begitu juga Rektor ITI dan forum CSR. Setelah itu, kami akan konsultasi kembali ke Kementerian melalui KSN-nya,” ujar Dudung.

Setelah konsultasi, baru akan terlihat rencana kegiatan untuk menyeleksi calon Sekda. Meski sudah sampai sejauh itu, Dudung mengaku belum bisa memprediksi kapan proses legalitas Pansel akan selesai dan melakukan berbagai tugasnya. “Mudah-mudahan secepatnya, nanti kita lihat. Pokoknya saat ini tinggal konsultasi saja kepada Kementerian,” katanya.

Sementara dilain pihak, Wali Kota Airin Rachmi Diany juga membenarkan proses tahapan Pansel tersebut. Menurutnya, hingga kini proses untuk pengesahan anggota Pansel sudah dia lakukan sampai pada penyampaian surat ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara – Revormasi Birokrasi (PAN-RB). “Sudah semua, tinggal tunggu jawaban dari kementerian saja. Baru bisa berjalan Pansel tersebut,” pungkasnya.


 

KS Cemas Investor Kabur

imageBerita CILEGON – Kekhawatiran PT Krakatau Steel (KS) akan ketidak­percayaan investor untuk tetap menanamkan sahamnya di lantai bursa sepertinya menjadi perhatian se­rius pihak manajemen. Ini lan­taran pasca-direksi ... Selengkapnya »



 
 

PERIHAL | DAFTAR TANYA JAWAB | BUKU TAMU | KONTAK KAMI
© 2013 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved