ENGLISH     BAHASA INDONESIA
 
 
 
 
 

Peluang Investasi

 

DAERAH INVESTASI

 
 
 
LINK TERKAIT

     

 
KONTAK

      Direktorat Pengembangan Potensi Daerah BKPM
      Jl. Gatot Subroto 44
      Jakarta Selatan
      DKI Jakarta
      Indonesia, 12190
      Tel: +62 21 5255284


 
 
IN COLLABORATION WITH PROVINCES OF INDONESIA :

Fri, 30 Jan 2015

FEED NEWS    BERITA TERBARU
 

Jokowi Permudah dan Sederhanakan Izin Investasi 

Dalam program Investment Corner kali ini  membahas mengenai optimisme pengusaha mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2015.  Tahun 2015 pengusaha mulai merasa optimis, bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan mengalami percepatan. Apalagi melihat keseriusan pemerintah Jokowi-JK yang agresif dalam melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Banyak para investor dari dalam dan luar negeri yang ingin memanamkan modalnya di Indonesia.

Stabilitas politik, hukum, keamanan di Indonesia menjadi alasan utama bagi para investor untuk menanamkan modalnya.

Jokowi Permudah Dan Sederhanakan Izin Investasi. Sesuai dengan janji kampanyenya untuk meningkatkan investasi masuk ke Indonesia, tepat di 100 hari pemerintahannya Jokowi membuat gebrakan dengan menarik perizinan yang selama ini ditangani oleh 22 kementerian untuk dikumpulkan dan diintegrasikan di dalam satu gedung. Atas dasar itulah Jokowi Meluncurkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di gedung BKPM Jakarta.

Pemangkasan birokarasi dan juga kebijakan daerah yang pro investasi merupakan kunci yang penting yang harus diperhatikan Pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang baik.

Yanti/Jurnalis/VM/BD
Editor : Eni Ariyanti
 

Project Update Berita Daerah 29 Januari 2015 

Dalam program project update kali ini membahas mengenai Kementerian Perindustrian meresmikan dua pabrik divisi baru PT Petropack Agro Industries (PAI) yakni divisi ekstraksi dan divisi pengawet di Semarang, Jawa Tengah dengan nilai investasi sekitar Rp100 miliar. Elsoro melakukan investasi US$ 620 Juta untuk membangun pabrik petrokimia. PT Freeport Indonesia memastikan akan membangun smelter di Gresik. PT PAL Indonesia (Persero) mulai mengawali proses produksi kapal perang untuk diekspor ke Filipina dimana proyek senilai 90 juta dolar AS itu setelah melewati seleksi lelang internasional yang panjang dan ketat bersaing dengan 7 perusahaan lainnya yang diantaranya berasal dari Korea Selatan. PT Pelindo I (Persero) siap mengembangkan Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara dengan total investasi sekitar Rp17 triliun hingga tahun 2019.

Yanti/Jurnalis/VM/BD
Editor : Eni Ariyanti

Kadin : SDM Sumatera Utara Harus Siap Menyambut KEK Sei Mangkei 

(Berita Daerah – Sumatera) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sumatera Utara mempertanyakan kesiapan sumber daya di daerah itu dalam menyambut Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo. Kesiapan sumber daya yang dimaksud terutama adalah sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

Hal ini disampaikan setelah Presiden Joko Widodo meresmikan KEK Sei Mangkei dan mencanangkan dimulainya pembangunan 7 proyek strategis di Sumatera Utara yang dipusatkan di Pelabuhan Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia wilayah Sumatera Utara, Khairul Mahali dalam pertemuan dengan Komisi D DPRD Sumatera Utara di Medan, Rabu (28/1)  mengatakan jika peresmian yang dilakukan Presiden Joko Widodo itu memang memberikan harapan dalam realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei.

Apalagi peresmian tersebut juga disertai dengan pencanangan sejumlah program strategis seperti pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung dan jalan tol. Akan tetapi harapan tersebut juga menjadi tantangan bagi wilayah Sumatera Utara, terkait dengan kesiapan pemerintah daerah terutama dalam penyediaan tenaga kerja yang berkualitas.

Hal ini didasari dari kenyataan bahwa untuk menjalankan dan mengelola berbagai sektor industri yang terdapat di dalam KEK Sei Mangkei beserta beberapa program strategis membutuhkan tenaga kerja yang memiliki standarisasi tersendiri. Untuk itu muncul pertanyaan apakah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah mempersiapkannya, termasuk juga peran dari Dinas Koperasi dan UKM, serta Balai Pelatihan Kerja.

Mahali berpendapat jika selama ini berbagai proyek besar di Sumatera Utara sering mengalami kendala dalam sumber daya yang memiliki standarisasi sehingga selalu mendatangkannya dari Pulau Jawa. Oleh karena itu pihaknya berharap agar SDM di Sumatera Utara bisa dipersiapkan untuk menyambut KEK Sei Mangkei, karena waktunya tidak akan lama lagi.

Sementara itu Wakil Ketua Kadin Sumatera Utara lainnya Syahputra Harahap juga mengkritisi infrastruktur dan lembaga yang disiapkan Pemprov Sumatera Utara dalam pemberlakuan KEK Sei Mangkei. Seperti dicontohkan dengan belum adanya lembaga tertentu yang dibentuk untuk mengelola dan mempromosikan KEK yang berlokasi di Kabupaten Simalungun tersebut.

Selain itu Pemprov Sumut juga dinilai belum menyatukan kesiapan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam industri, terutama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menyukseskan KEK Sei Mangkei tersebut. Kondisi itu berbeda dengan Sulawesi Utara yang langsung berinisiatif mengundang seluruh BUMD dan pemangku kepentingan lain ketika KEK di daerah itu diresmikan.

Kehadiran KEK Sei Mangkei ini harus ditanggapi serius oleh Pemprov Sumatera Utara dan juga oleh berbagai pihak lainnya, karena menjadi sebuah peluang untuk menumbuhkan perekonomian di wilayah tersebut. Oleh karena itu SDM yang ada di Sumatera Utara harus dipersiapkan sebaik mungkin karena KEK Sei Mangkei beserta proyek strategis lainnya yang akan dibangun di Sumatera Utara dinilai mampu mengubah wajah perekonomian Sumatera Utara menjadi berbasis industri hilir.

Akbar Buwono/Regional Analyst at Vibiz Research/VM/BD-Kadin
Editor : Eni Ariyanti
image: ant

Wapres : PTSP Untuk Perbaiki Kelemahan Birokrasi 

(Berita Daerah – Nasional) Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan jika pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki kelamahan birokrasi dan perizinan investasi yang selama ini masih sering dikeluhkan oleh investor dan pelaku usaha. Salah satu program yang dijalankan oleh pemerintah yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Wapres di depan pengusaha Jepang dalam acara Nikkei Forum di Jakarta, Rabu (28/1) mengatakan jika pemerintah menyadari masih terdapat kelemahan terkait dengan birokrasi dan perizinan yang panjang, namun pada saat ini pemerintah telah berupaya untuk mengatasi hal tersebut melalui program PTSP.

Selanjutnya Wapres menjelaskan jika diberlakukannya PTSP ini dengan tujuan untuk mempersingkat dan mempermudah pengurusan perizinan investasi di Indonesia. Program ini sekaligus menjawab keluhan dari para calon investor mengenai birokrasi yang berbelit untuk mengurusa perizinan investasi di Indonesia.

Melalui program PTSP ini juga diharapkan akan membantu pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan, seperti misalnya pembangunan proyek pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW untuk periode 5 tahun kedepan dan membutuhkan dana hingga 45 miliar dolar AS.

Selain itu juga ada proyek pembangunan infrastruktur pelabuhan untuk mendukung program Presiden Joko Widodo dalam mengembangkan Tol Laut di Indonesia, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pemerintah berencana untuk membangun 24 pelabuhan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam 5 tahun.

Wapres Jusuf Kalla meyakini dengan adanya PTSP ini mampu memberikan kesempatan investasi yang lebih baik dari sebelumnya. Hal tersebut didasari dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun lalu yang tumbuh sebesar 5,2 persen ditengah situasi yang sedang sulit dan birokrasi perizinan yang panjang.

Untuk tahun 2015 Wapres optimis perekonomian Indonesia bisa tumbuh mendekati 6 persen karena banyak perubahan positif yang akan dan sedang dilakukan. Selama 3 bulan Wapres Jusuf Kalla menjalankan roda pemerintahan mendampingi Presiden Joko Widodo, terdapat 87 investor yang telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di Indonesia.

Bahkan sebanyak 46 perusahaan diantaranya sudah menyampaikan komitmen berinvestasi dengan nilai mencapai 74 miliar dolar AS. Ke-46 perusahaan yang sudah berkomitmen itu di antaranya bergerak di sektor prioritas seperti kelistrikan sebanyak 3 perusahaan, industri padat karya sebanyak 5 perusahaan, industri hilirisasi pertanian sebanyak 8 perusahaan, sektor maritim sebanyak 3 perusahaan, substitusi impor sebanyak 12 perusahaan dan infrastruktur sebanyak 4 perusahaan.

Dalam kesempatan tersebut Wapres Jusuf Kalla juga turut mengucapkan terima kasih kepada para pengusaha asal Jepang karena telah memberikan sumbangan kepada Indonesia baik dari lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi dan memberikan nilai tambah. Melalui kerjasama tersebut diharapkan hubungan antara pengusaha Indonesia dan Jepang bisa semakin erat.

Akbar Buwono/Regional Analyst at Vibiz Research/VM/BD
Editor : Eni Ariyanti
image: ant

BI : Pertumbuhan Ekonomi 5,7 Persen Merupakan Angka Ekstra Effort 

(Berita Daerah – Nasional) Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan dalam RAPBN-Perubahan 2015 sebesar 5,7 persen bisa terpenuhi, namun pencapaiannya membutuhkan upaya ekstra dari pemerintah. Asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen itu menurun dari usulan sebelumnya yang mencapai 5,8 persen di tahun 2015.

Perry dalam rapat panitia kerja Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Rabu (28/1) mengatakan jika asumsi makro ekonomi sebesar 5,7 persen merupakan angka ekstra effort, akan tetapi masih cukup realistis karena berada dalam perkiraan Bank Indonesia. Asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen itu telah mencerminkan kondisi global yang masih akan mengalami perlambatan pertumbuhan di tahun 2015.

Dalam kesempatan tersebut Perry menjelaskan jika angka pertumbuhan ekonomi pada 2015 diperkirakan mencapai 5,4 persen-5,8 persen, yang didukung oleh konsumsi rumah tangga serta konsumsi dan investasi pemerintah yang tumbuh lebih tinggi dari 2014. Hal ini juga sejalan dengan peningkatan stimulus fiskal untuk belanja produktif dan infrastruktur serta belanja barang atau belanja modal, setelah adanya realokasi belanja subsidi.

Selain itu dari sisi sektor ekspor diprediksi mulai memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, meskipun tidak terlalu besar. Kontribusi ekspor tersebut terutama dari industri manufaktur yang bisa memanfaatkan momentum perlemahan rupiah. Meskipun begitu untuk ekspor komoditas masih mendapatkan tantangan dari penurunan harga komoditas dunia.

Upaya ekstra yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yaitu berasal dari tambahan belanja infrastruktur sebesar Rp105 triliun dari realokasi belanja BBM, tambahan PMN untuk BUMN sebesar Rp77 triliun dan tambahan belanja barang untuk peningkatan program kesejahteraan sosial.

Selain itu perekonomian nasional juga bisa tumbuh antara lain berasal dari sumbangan penyesuaian harga BBM yang bisa menurunkan impor migas, peningkatan investasi yang bisa meningkatkan impor barang modal serta dorongan kapasitas produksi ekspor.

Pada saat ini pemerintah juga tengah mendapatkan momentum dari perbaikan iklim investasi yang dilakukan oleh pemerintah berupa program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Realisasi dari penerapan PTSP ini dinilai akan berdampak positif bagi perekonomian dan merupakan salah satu langkah untuk melakukan reformasi struktural yang telah ditunggu-tunggu.

Pemerintah dan DPR telah bersepakat untuk merevisi target pertumbuhan ekonomi 2015 dari sebelumnya sebesar 5,8 persen menjadi 5,7 persen. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan revisi tersebut berdasarkan penurunan baseline  dari 5,3 persen menjadi 5,1 persen, karena terpengaruh kondisi perekonomian global yang diperkirakan masih mengalami perlambatan dan turunnya harga komoditas dunia.

Akbar Buwono/Regional Analyst at Vibiz Research/VM/BD
Editor : Eni Ariyanti
image: ant

 
Presiden Jokowi Resmikan PTSP Pusat BKPM (2015-01-26)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan PTSP pusat ini resmi dibuka," ujar Jokowi di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (26/1/2015).

Selengkapnya
 
Presiden Jokowi Apresiasi 22 K/L Yang Serahkan Urusan Perizinan ke BPKM (2015-01-26)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri sekaligus meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Senin (26/1) pagi. PTSP ini dibentuk atas instruksi Presiden Jokowi agar dalam mengurus perizinan, investor tidak perlu keluar masuk Kementerian/Lembaga (K/L). Tapi cukup datang ke PTSP Pusat yg ada di BKPM. Instruksi ini disampaikan Presiden Jokowi setelah melakukan ‘blusukan’ ke kantor BKPM pada 28 Oktober 2014 lalu.

Selengkapnya
 
Presiden Jokowi: PTSP BKPM Percepat Investasi (2015-01-26)

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo meminta Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat Badan Koordinasi Penanaman Modal (PTSP BKPM) menyederhanakan dan mempercepat pelayanan perizinan investasi di Indonesia.

Selengkapnya
 
Perhutani Bangun Pabrik Sagu di Kabupaten Sorong Selatan (2014-09-08)

(Berita Daerah – Papua) Pada bulan Maret 2015 Perum Perhutani dapat mengoperasikan pabrik sagu di Distrik Kais yang berada di Kabupaten Sorong Selatan, Papua. Pabrik sagu tersebut akan memiliki kapasitas produksi sebesar 30.000 ton sagu per tahun

Selengkapnya
 
Sumut Menjadi Daya Tarik Investor Asing (2014-09-04)

(Berita Daerah – Nasional) Pertumbuhan investasi di Provisi Sumatera Utara pada triwulan II-2014 mengalami peningkatan sebesar 4,4 persen dibandingkan pada triwulan I-2014 yang mencapai sebesar 3,9 persen. Kondisi ini membuat sejumlah investor Tiongkok, Malaysia dan Saudi Arabia berani untuk menanamkan modalnya untuk berinvestasi di Sumut, investasi yang menjadi daya tarik negara asing menanamkan modalnya di Sumut salah satunya di sektor jasa perdagangan

Selengkapnya
 


 
 

PERIHAL | DAFTAR TANYA JAWAB | BUKU TAMU | KONTAK KAMI
© 2013 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved